Skenario dan Strategi Universitas Islam Indonesia  Berbasis Peraturan MENRISTEK DIKTI RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


Direktorat Layanan Akademik (DLA), Rabu, 26 Maret 2020. Program Studi harus sudah memulai mempersiapkan diri dalam merespon Konsep Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi sehingga dapat segera disikapi dan difasilitasi pelaksanaannya dalam Sistem Informasi UII. Hal ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset UII (Wakil Rektor Bidang I) Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng., SC., pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Skenario dan Strategi UII Berbasis Peraturan MENRISTEK DIKTI RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diikuti oleh para Ketua Program Studi Jenjang Sarjana di Lingkungan UII. FGD yang dilaksanakan pada Rabu, 26 Februari 2020 di Ruang Datar Lantai II Gedung Kuliah Umum (GKU) Prof. dr. Sardjito, MD., MPH., Kampus terpadu UII tersebut juga bertujuan untuk mencari pola dalam menerapkan Permendikti tersebut terutama dalam Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) sebagai Mata Kuliah (MK) Multi Prodi. Lebih jauh dinyatakan oleh Wakil Rektor Bidang I, dipilihnya MKWU sebagai Multi prodi dikarenakan Muatan Materi dan Terminologi MKWU hampir sama di setiap Prodi.

Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec., sebagai Kepala Divisi Perkuliahan Terpadu Direktorat Layanan Akademik (DLA) menyatakan perlu step by step dalam merespon setiap kemungkinan  untuk diaplikasikan. Secra prinsip DLA merupakan penghubung/penyelaras, sedangkan kurikulum dan sistem pelaksanaan ada di prodi, DLA tidak akan membuat kurikulum sendiri. Kurikulum multi prodi mengharmonikan penerapan kurikulum,  sehingga jika MK ini bisa ditempuh oleh mahasiswa multiprodi diharapkan bisa mencetak mahasiswa hybrid dalam arti tidak hanya mengenal satu disiplin ilmu saja namun juga bisa berbaur dengan mahasiswa dari disiplin ilmu lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh  Agung Nugroho Adi, S.T., M.T., Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum & Pembelajaran Direktorat Pengembangan Akademik, Pembelajaran luar prodi hanya untuk program sarjana dan sarjana terapan, Beban SKS luar prodi dapat disebar ke beberapa semester (berdasarkan PU 2/2017, beban SKS program sarjana dan sarjana terapan adalah berkisar antara 144-160 SKS), Kuliah tidak harus ditawarkan oleh prodi, dan Proses pembelajaran di luar prodi bukanlah berarti membebaskan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk memilih aktivitas apapun, namun lebih bersifat memberikan pilihan aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk pembelajaran di luar prodi. Disamping hal-hal tersebut juga diperlukan  elemen untuk mendukung kegiatan MK Prodi diluar prodi dan pemerataan beban SKS mengajar.

Namun demikian menurut beberapa ketua prodi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep MK muti prodi, diantanya adalah sebagai berikut: (1) kuliah multi prodi tidak semata-mata input based tetapi out comes based. Sehingga yang perlu dieksplore adalah Capaian Pembelajaran  Lulusan (CPL)-nya bukan MK-nya; (2) Jangan hanya menitik beratkan saja kepada profesionalisme, namun perlu keseimbangan dengan karakter; (3)  Diperlukan Pemetaan CPL  dari assosiasi  maupun rujukan akreditasi, sehingga dari CPL itu bisa dipilih mana yang bisa di-merdeka-kan; (4) Universitas supaya memfasilitas penilaian MKMWU secara detail hingga per Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) termasuk penyeragaman Rubrik penilaian; (5) Diperlukan kewenangan dalam memberikan konversi penilaian (equivalensi penilaian dengan mata kuliah); (6) Penyelenggaraan Kuliah Lintas Prodi perlu diidentifikasi, jika CPL berbeda, namun CMPK mempunyai kesamaan bisa dilakukan. Diperlukan juga inisiasi dan identifikasi kelas;

Diskusi yang berakhir pada pukul 15.30 tersebut berhasil menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah: setiap prodi melakukan identifikasi MK yang menjadi core-nya prodi,  melakukan equivalensi bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan di luar kampus untuk dikonversi ke MK, dengan SKS bebas kita hanya memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengambil MK diluar prodi, bukan berarti mahasiswa bebas mengambil semuanya. Dengan SKS bebas Kita hanya memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengambil MK diluar prodi, bukan berarti mahasiswa bebas mengambil semuanya. Produk dari kuliah luar prodi dapat dinilai oleh dosen pengampu atau pembimbing di luar prodi, prosentase bisa juga 50:50, diperlukan penjajagan untuk melakukan kuliah diluar prodi dengan instansi lain, yang paling mudah di dalam kota dulu, jika ada mitra strategis silahkan untuk dimanfaatkan dari informal menjadi formal.

Diakhir Penutup FGD, Wakil Rektor Bidang I menghimbau kepada segenap Kaprodi di lingkungan UII untuk segera mewacanakan konsep ini di prodi masing-masing dan diperlukan diskusi lebih lanjut terhadap wacana yang sudah muncul dalam FGD tersebut. (DenPoer)